[Indymedia-jakarta] May 13, 2006 Media Release WALHI: RAPP COMMITS MORE CORPORATE CRIME

roelly at walhi.or.id roelly at walhi.or.id
Fri May 12 11:33:43 PDT 2006


Englis version see below. Sorry for cross posting. 
  _____  


WALHI Media Release, 12 May 2006.

 

Contact Persons

Joni S Mundung, riau at walhi.or.id,  +627617097844, 

Chalid Muhammad,  <mailto:chalid at walhi.or.id> chalid at walhi.or.id,
+62811847163 

Rully Syumanda, roelly at walhi.or.id,  +6281319966998

 

More information: http://www.walhi.or.id <http://www.walhi.or.id/>  

 

 

KOMITMENT PT RAPP/APRIL:

MORE CORPORATE CRIME

 

 

JAKARTA, Mei 11, 2006

Belum genap seratus hari sejak mendapatkan sertifikasi PHTL dari LEI,
perusahaan bubur kertas raksasa RAPP kembali melakukan aksi kriminal.
Perusahaan yang sertifikasinya dikecam berbagai pihak ini dituding melakukan
serangkaian kekerasan terhadap masyarakat Desa Gading Permai Kecamatan
Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

 

Kejadiannya sendiri bermula dari penyerobotan lahan yang dilakukan oleh HPH
PT. Siak Raya Timber kepada lahan masyarakat Desa Gading Permai (kemudian
mendapatkan perpanjangan izin melalui SK. Menhut No. 802/kpts-VI/1999, 30
Juni 1999).  Konflik lahan yang tidak kunjung usai ini bertambah runcing
ketika PT Siak Raya Timber mengalihkan lahannya kepada RAPP untuk dikonversi
menjadi perkebunan akasia. 

 

Pada saat bersamaan, dari 2.000 hektar lahan yang diklaim sebagai milik
masyarakat, 200 hektar diantaranya telah ditanami kelapa sawit lewat
Kelompok Usaha Tani Gading Permai. Managemen RAPP kemudian melaporkan Ketua
Kelompok Usaha Tani, Haji Usman Maun ke Polres Kampar dengan tuduhan
mempelopori pembangunan perkebunan kelapa sawit illegal yang sekaligus
menetapkannya sebagai tersangka pada 13 April 2006.

 

Pertemuan yang dilakukan kemudian antara pihak masyarakat dan pihak
managemen RAPP yang diwakili John Kenedy, Daulay dan Diky kemudian
menyepakati bahwa pada tanggal 1 Mei 2006 akan dilaksanakan musyawarah untuk
mencari jalan keluar dari konflik lahan tersebut. Tidak disangka, pada
tanggal yang disepakati tersebut, Managemen RAPP justru mengerahkan 300
orang berseragam hitam-hitam dengan penutup kepala untuk melakukan
penyerangan dan melakukan penghancuran sekaligus pembakaran rumah-rumah
warga.

 

Akibat dari penyerangan ini masyarakat harus menanggung kerugian materil dan
kehilangan tempat tinggal, karena yang mampu diselamatkan dari kobaran api
hanya pakaian di badan. Sejumlah perlengkapan rumah tangga, pakaian, uang,
emas milik masyarakat sebagian besar hangus dilalap api. Demikian halnya
dengan perlengkapan mushola seperti toa, karpet dan Al Quran. Korbanpun
berjatuhan. Salah satunya adalah Sdr, Rinto Harefa (50 tahun) yang mengalami
luka parah dengan 14 jahitan dikepalanya.

 

Penyerangan ini sangat terencana dengan baik mengingat managemen RAPP telah
menyiapkan sebuah mobil ambulance ditempat kejadian untuk mengantisipasi
jatuhnya korban.

 

Penyerangan ini sekaligus mengingatkan kejadian pada tanggal 3 November 2004
dimana managemen RAPP juga mengerahkan 500 orang untuk melakukan penyerangan
terhadap masyarakat Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten
Kuansing. Kerugian pada saat itu ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
mengingat sejumlah peralatan elektronik seperti TV, Kulkas, Parabola dan
barang berharga lainnya seperti emas turut dijarah. Bahkan beberapa orang
karyawan RAPP menyempatkan diri untuk makan siang dirumah yang mereka jarah.

 

Pendekatan atas konflik yang dilakukan RAPP ini pada dasarnya sudah terjadi
berulangkali. Namun hingga saat ini tidak pernah sekalipun pihak kepolisian
dan pemerintah daerah mengambil sikap tegas terhadap apa yang terjadi (lihat
lampiran 1). Demikian halnya terhadap sejumlah pelanggaran lingkungan yang
dilakukan oleh RAPP juga tidak pernah mendapatkan perhatian yang semestinya
dari pengelola negara (lihat lampiran 2 dan 3). Hal ini secara tegas
mengindikasikan bagaimana perusahaan ini diperlakukan sebagai anak emas oleh
pemerintah sehingga seolah tidak tersentuh oleh hukum. 

 

Terkait dengan konflik tersebut, WALHI secara tegas:

1.	Mengutuk prilaku Managemen RAPP atas pilihan penyelesaian konflik
dengan melakukan penyerangan terhadap masyarakat desa yang tidak berdaya.
2.	Meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kejadian
ini dan mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana kriminal oleh perusahaan
(coorporate crime)
3.	Mendesak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Propinsi Riau untuk
melakukan investigasi mendalam dan audit komprehensif atas tiga hal besar:
perusakan lingkungan hidup, pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak
ekonomi, sosial dan budaya serta dampak sosial ekonomi lainnya. Audit ini
dilakukan oleh auditor independen.
4.	Mendesak Lembaga Ekolabel Indonesia untuk mencabut sertifikat kepada
RAPP mengingat lokasi penyerangan termasuk dalam SK Menhut 137/96 yang
merupakan kawasan yang telah disertifikasi.
5.	Meminta kepada seluruh buyers, konsumen dan institusi keuangan untuk
tidak melakukan transaksi dan investasi di RAPP/APRIL sampai dilakukannya
penyidikan oleh polisi dan auditor independen terhadap praktek kekerasan
yang menimpa masyarakat Gading Permai, dan sampai RAPP/APRIL menghentikan
penhancuran hutan alam, dan menghentikan penggunaan kekerasan dalam
menyelesaikan konflik lahan.

 

 

 

Kontak person

Joni S Mundung, riau at walhi.or.id, +627617097844

Chalid Muhammad,  <mailto:chalid at walhi.or.id> chalid at walhi.or.id,
+62811847163

Rully Syumanda, roelly at walhi.or.id, +6281319966998




KRONOLOGIS

PENYERANGAN DAN AMUK SECURITY RAPP

TERHADAP MASYARAKAT DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI Hilir KABUPATEN
KAMPAR PROVINSI RIAU

1 Mei 2006

 

LOKASI :

 

1.	DESA GADING PERMAI : N 000 13’26.9”   E 1010 31’26.1”
2.	KANTOR USAHA TANI GADING PERMAI DI DUSUN III TASIK : N 000 07’33.8
E 1010 34’59,4”
3.	LOKASI PEMBAKARAN BASE CAMP : N 000 07’33.8”  E 1010 33’09.1”
4.	LOKASI PENGHANCURAN BASE CAMP : N 000 07’23.7”   E 1010 33’04.8
5.	LOKASI MUSOLLAH YANG DIRUSAK : N 000 07’17.6”  E 1010 33’06.7”
6.	LOKASI AWAL PENYERANGAN PADA BASE CAMP PEKERJA YANG MENGGARAP LAHAN
200 H YANG MENJADI SENGKETA (DINAMAKAN ABDILING III) SAAT KASUS INI TERJADI
(PEMICU KONFLIK) : N 00 006’32.5”   E 1010 32’53.7”

 

 

AWAL SENGKETA

 

Kasus bermula pada saat warga Desa Gading Permai bekerja sama dengan seorang
pengusaha (H Usman Maun) untuk mengelola tanah garapan warga seluas 2000 h
untuk dijadikan perkebunan sawit pada tahun 2003. lahan sengketa ini
merupakan bekas perkampungan ( Desa Tasik Permai) dan peladangan masyarakat
yang di tinggalkan oleh masyarakat sekitar tahun 1960-an berdasarkan
keterangan Kepala desa Gading Permai ( H. Amiruddin) masyarakat meninggalkan
perkampungan tersebut diakibatkan oleh serangan gajah dan harimau,
masyarakat ini pindah kedesa Mentulik tepanya didusun Sengawek yang saat ini
menjadi Desa Gading Permai.

 

Sampai saat ini masyarakat menyebut lahan yang berkonflik ini dengan sebutan
Kampung Lama. Kebenaran dari pernyataan kepala Desa ini dibuktikan dengan
adanya 3 lokasi pekuburan warga yang dulunya mendiami lahan tersebut, dan
masih terlihat bekas-bekas bangunan yang ditinggalkan masyarakat.

 

Warga  mulai kembali membuka lahan tersebut tahun 2003 melalui kelompok tani
Gading Permai. ketika pada tahap proses penanaman kelapa sawit sengketa ini
muncul dengan adanya klaim dari PT Siak Raya Timber (SRT) bahwa lahan yang
di garap oleh masyarakat seluas 2000 ha tersebut merupakan konsesi SRT.
sehingga lahan yang berhasil di olah oleh masyarakat hanya seluas 1000 ha.
Sementara yang 1000 ha lainnya dikuasai oleh PT.RAPP yang bekerjasama dengan
PT. SRT. 

Kepala Desa Gading Permai juga mengungkapkan sekitar tahun 1998/99
masyarakat pernah melakukan kerja sama dengan PT. RAPP tapi kerja sama ini
tidak pernah terealisasi dan lahan tersebut tetap terbengkalai, sehingga hal
ini yang menyebabkan masyarakat mencari mitra lain guna menggarap lahan
tersebut.

 

Saat masyarakat mulai melakukan penanaman (tahun 2005) Pihak PT.RAPP mulai
melarang masyarakat melanjutkan kegiatan penanaman tersebut dengan alasan
bahwa lahan tersebut milik PT.RAPP berdasarkan RKT tahun 2005. Pelarangan
ini tidak di hiraukan oleh  masyarakat karena mereka tetap berkeyakinan
bahwa lahan itu milik mereka, ditambah lagi pihak PT. RAPP dan SRT tidak
pernah memperlihatkan bukti legal kepemilikan mereka atas lahan tersebut
kepada masyarakat.

 

Namun pada tanggal 1 mei 2006 pihak PT. RAPP tetap melakukan tekanan kepada
masyarakat dengan mengerahkan pekerja untuk menanam akasia di lahan yang
sudah ditanami kelapa sawit oleh masyarakat seluas 200 ha, atas tindakan ini
masyarakat mengajukan keberatan kepada pihak RAPP  dan menawarkan agar PT.
RAPP bersedia melakukan musyawarah dengan masyarakat dan Pihak RAPP meminta
waktu 10 menit untuk memutuskanya, namun tiba-tiba pihak RAPP melakukan
penyerangan. Berikut kronologis penyerangan

 

 

KRONOLOGIS PENYERANGAN

 

Penyerangan dimulai dari area abdiling III, yang merupakan area 200 h yang
mencuatkan konflik warga dengan RAPP. Penyerangan dimulai pada jam1 siang
sampe jam 3-4 sore. Ada 4 base camp yang diserang, dua (2) dibakar dan 2
dirusak, diantara base camp yang rusak terdapat musollah yang ikut di Rusak.
Penyerangan dilakukan dengan menggunakan 3 unit alat berat (Skyder). Beserta
sekitar 300 orang karyawan RAPP, baik dari sekurity maupun karyawan, mereka
ada yang memakai seragam sekurity, masker dan .seragam karyawan dengan
bersenjatakan pentungan rotan

 

Masyarakat menyimpulkan penyerangan itu sangat terencana, karena pihak RAPP
seolah telah siap dengan kemungkinan terburuk dari aksi sepihak mereka.
Antara lain dengan telah menyediakan ambulan sebagai antisipasi jatuh
korban.

 

Ada 7 orang korban penganiayaan oleh RAPP, 1 orang luka dikepala (14
jahitan) dan lebam di badan akibat pukulan rotan) sementara pekerja yang
lain beserta keluarganya lari menyelamatkan diri. Juga ada 4 orang warga
yang diciduk oleh RAPP, namun mereka berhasil lari. Mereka adalah
Zulkarnain, Yumasri, Susanto dan Abu hanifah. Selain itu warga telah mendata
ada beberapa benda beharga warga penghuni base camp yang dijarah (hilang),
seperti uang, baju-baju, kalung, gelang dll. Sementara ini warga tengah
mengumpulkan semua bukti, namun sebagian telah ada di pihak polres kampar
kiri hilir. Diantara barang-barang warga yang terbakar hangus termasuk
beberapa perlengkapan musollah yang belum dipindahkan, seperti toa, karpet
dan beberapa Al Quran.

 

Setelah 1 may, selama dua hari berikutnya warga masih mendapat teror dari
pihak RAPP. Teror ini berupa ancaman. Bahkan di base camp yang musollahnya
rusak pada tgl 2 May kembali didatangi oleh sekitar 200-an orang yang
kemudian mengancam warga. Beberapa warga digelandang duduk berjongkok dengan
telanjang badan serta ditendang. Alasannya mereka mencari beberapa warga
yang sempat melawan saat penyerangan terjadi.

 

Untuk saat ini RAPP masih menguasai abdiling III, dengan membangun tenda
serta menempatkan 2 alat berat untuk menghalangi warga yang datang. Bahkan
jika ada warga yang mendekat mereka tidak segan untuk mengejar.

 

Informasi dari

Kades Gading permai Bpk Amiruddin

Sekdes Gading Permai Safriudin

Bpk Zulkarnain

Bpk Susanto

Bapk Jay, kepala perkebunan kelompok tani Gading Permai

Dan beberapa warga maupun perkerja perkebunan kelompok tani.

 

Data dan Informasi ini dihimpun pada tgl 5 dan 6 May 2006.

 



Musollah Al Ihklas yang di Rusak

 



Masyarakat korban luka di kepala (14 jahitan)

 

 

 

Warga yang mengungsi beserta anak2 yang masih bayi

 

 

 



Masyarakat yang jadi korban pemukulan scurity PT.RAPP

 

 




 

 

 

 

Lampiran 1.

 

Siaran Pers WALHI Riau /13 nov 2004

RAPP terindikasi melakukan tindak kriminal 

terhadap masyarakat Desa Koto Baru

 

Salah satu industri Pulp and Paper yang berlokasi di Pangkalan Kerinci
kembali terindikasi melakukan tindak pidana kriminal terhadap masyarakat
Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing. Kejadian
tanggal 3 November 2004 ini menyebabkan satu buah rumah rusak berat dan
puluhan rumah lainnya dijarah oleh SHIELD, Pam Swakarsa RAPP yang berbasis
di Amerika, serta dibantu oleh ratusan karyawan lainnya. Kerugian ditaksir
mencapai puluhan juta rupiah mengingat sejumlah peralatan elektronik seperti
TV, Kulkas, Parabola dan barang berharga lainnya seperti emas turut dijarah.
Bahkan beberapa orang karyawan RAPP menyempatkan diri untuk makan siang
dirumah yang mereka jarah.

 

Kejadian bermula pada tanggal 10 oktober 2004 ketika sejumlah tokoh
masyarakat Kotobaru mendatangi perusahaan RAPP sektor Tesso Barat untuk
meminta fee untuk setiak kayu akasia yang ada di desa mereka dengan nilai
Rp. 1.000/ton. Pada saat itu pihak perusahaan menyanggupi permintaan
penduduk.

 

Pada tanggal 1 November 2004 masyarakat kembali mendatangi perusahaan untuk
menanyakan hal tersebut. Hal ini mereka lakukan mengingat hingga saat itu
pihak perusahaan belum memenuhi janjinya. Masyarakat kemudian meminta
perusahaan untuk menghentikan kegiatannya mengambil kayu yang ada di Desa
Kotobaru dan berinisiatif menahan sebuah escavator yang kemudian mereka
titipkan di Polsek Kotobaru.

 

Pada tanggal 3 November 2004, sekitar 500 orang Pam Swakarsa SHIELD dan
karyawan RAPP mendatangi Desa Koto Baru dengan membawa 8 buah skyder. Pam
Swakarsa dan karyawan langsung menyerang dengan melakukan penjarahan dan
perusakan terhadap peralatan rumah tangga berupa TV, Kulkas, Parabola dan
barang berharga lainnya seperti emas, uang dan barang dagangan milik
masyarakat Kotobaru. 

 

Menjelang sore hari kerusuhan berakhir setelah kedatangan Pihak Polres ke
lokasi. Masyarakat dan perusahaan kemudian mendatangi Kantor Kecamatan untuk
melakukan perdamaian disana. Saat itu disepakati perusahaan akan mengganti
seluruh kerugian yang ditimbulkan. Disamping itu pihak perusahaan akan
membangun mesjid dan Balai Adat untuk Desa Koto Baru.

 

Hingga hari ini masyarakat baru menerima ganti rugi untuk barang-barang yang
dirusak dan dijarah. Namun untuk rumah yang dirusak sekaligus balai adat dan
mesjid sebagaimana yang dijanjikan belum lagi trerealisir hingga saat ini.

 

WALHI Riau melihat konflik sebagaimana yang terjadi di Desa Koto Baru
merupakan tipikal bagi perusahaan-perusahaan yang berada di Riau. Berbagai
kasus bermunculan dengan pola penyelesaian yang nyaris serupa dimana pihak
perusahaan melakukan penyerangan terhadap penduduk yang menuntut hak mereka.


Sialnya lagi pihak penegak hukum dan pemerintah daerah tidak berbuat apapun
pasca konflik yang terjadi. Artinya, tidak ada upaya apapun untuk menegakkan
hukum dan menjamin keamanan masyarakat ketika mereka menuntut akan haknya.
Bahkan terkesan pihak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah berpihak
kepada kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan masyarakat. Hal ini
bisa dilihat dari sejumlah langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum
dimana dalam setiap kasus selalu saja masyarakat yang menuntut haklah yang
diproses dan dimasukkan kedalam penjara.

 

Terkait dengan kasus Kotobaru tersebut bersama ini WALHI Riau beserta
segenap anggotanya menuntut agar Pemerintah Daerah Kuansing dan Aparat
Kepolisian untuk sesegera mungkin melakukan penahanan dan memproses sesuai
hukum yang berlaku atas tindak pidana penjarahan yang dilakukan oleh RAPP.
WALHI Riau juga akan mengambil sejumlah tindakan yang dianggap perlu untuk
menjamin agar pihak Pemda Kuansing dan Aparat Kepolisian melaksanakan tugas
sebagaimana yang dimandatkan rakyat.

 

Contact person:

Rully Syumanda, roelly at walhi.or.id, 08131996699; Joni S Mundung,
+627617097844


 

Lampiran 2

Siaran Pers Bersama Friends of the Earth Indonesia/WALHI, FOE German, FOE
Finland, FOE England


Jakarta, Hamburg, Helsinki, London, April 19, 2006


 


Hutan Gambut Sumatera Terancam Musnah, Harus Dilindungi


 


Organisasi Lingkungan: Pemerintah harus melindungi keunikan ekosistem hutan
Sumatera dari kerusakan akibat penebangan dan industri kertas. 


 

Organisasi Lingkungan Friends of the Earth dari Indonesia/WALHI, Finland dan
UK, Jikalahari, CAPPA dan ROBIN WOOD memperingatkan bahwa salah satu hutan
gambut terbesar di dunia akan musnah apabila  aktivitas penebangan dan
konversi dari lahan gambut mejadi Hutan Tanaman Industri oleh perusahaan
APRIL dan APP terus berlangsung. 

Hampir seluruh hutan dataran rendah di Pulau Sumatera telah hancur. Kampar
Peninsula seluas 400 ribu ha di Propinsi Riau merupakan kawasan hutan
dataran rendah terbesar yang tersisa di Pulau Sumatera.  Merupakan habitat
terbesar bagi Harimau Sumatra dan spesies lainnya yang terancam punah.
Perusakan pada kawasan ini sama artinya melepaskan jutaan karbon keudara
yang akan berpengaruh secara significant terhadap perubahan iklim.

 

Hutan di Riau terus dihancurkan untuk memenuhi kebutuhan industri pulp and
paper APP dan APRIL. Secara bersama-sama, kedua industri ini telah
menghancurkan jutaan hektar hutan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan
mengkonversi hutan tersebut menjadi perkebunan akasia. Dalam dua tahun
terakhir, APRIL sendiri telah mengkonversi 50 ribu hutan alam di hutan
gambut di Kabupaten Pelalawan dan membuat jalan untuk memasuki kawasan
Kampar Peninsula.

 

Hutan di kawasan Kampar Peninsula tumbuh pada daerah dengan kedalaman gambut
lebih dari 3 meter. Mengacu pada kerentanan ekologi terhadap kedalaman
gambut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi kawasan ini
serupa dari kerusakan maupun aktivitas penebangan dan konversi.  Penebangan
dan landclearing kawasan gambut akan menyebabkan degradasi – kekeringan
kawasan gambut dan bencana kebakaran. Karbon yang dikeluarkan dari kawasan
yang terbuka ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi efek
rumah kaca. Di Propinsi Riau sendiri, kawasan gambut ini merupakan salah
satu kawasan di seluruh dunia yang diharapkan mampu menyimpan emisi karbon
yang dikeluarkan energi fosil di seluruh dunia. 

 

Study yang dilakukan ProForest, consultants yang disewa oleh APRIL untuk
assessment dampak ekologi dari perkebunan akasia yang akan dibangun APRIL di
Kampar Peninsula, mengindikasikan bahwa perusahaan ini telah menghancurkan
keseimbangan kawasan gambut Kampar Peninsula dengan membangun jalan dan
melakukan pengeringan gambut, yang mengundang kontroversi. Jalan tersebut
dan pengeringan kawasan gambut yang dilakukan APRIL dapat merusakkan seluruh
system gambut yang ada dikawasan tersebut. 

 

“Hutan Gambut di Kampar Peninsula harus dilindungi untuk menghentikan segala
aktivitas perusakan dan konversi, dan dikelola dengan melibatkan masyarakat
lokal”, menurut Rully Syumanda, forests campaigner dari Friends of the Earth
Indonesia/WALHI. 

 

Organisasi-organisasi lingkungan di seluruh dunia meminta untuk menghentikan
proses perusakan dan landclearing kawasan hutan untuk produksi pulp. “Selama
APRIL dan APP terus menghancurkan hutan alam, pengusaha, pemerintah dan NGO
harus membekukan segala bentuk kerjasama dengan perusahaan ini” kata Peter
Gerhard, forest campaigner dari ROBIN WOOD, Germany.

 

Contact:

Rully Syumanda, Friends of the Earth Indonesia / WALHI, roelly at walhi.or.id,
+6281319966998; Zulfahmi, Jikalahari, zfahmi at jikalahari.org 

Rivani Noor, CAPPA, Rivani at cappa.or.id; Peter Gerhard, ROBIN WOOD,
peter.gerhardt at robinwood.de,

Otto Miettinen, FOE Finland, otto.miettinen at maanystavat.fi, +358 505 515
026; Ed Matthew, FOE  England, Wales and Northern Ireland

 

More Information:

 <http://www.maanystavat.fi/april> www.maanystavat.fi/april,
<http://www.walhi.or.id/> www.walhi.or.id,
<http://www.eyesontheforest.or.id/> www.eyesontheforest.or.id,
<http://www.robinwood.de/sumatra> www.robinwood.de/sumatra,
<http://www.jikalahari.org/> www.jikalahari.org 




 

 

Lampiran 3

LEMBAR INFORMASI

 

Pengajuan Konsesi Baru Bagi RAPP

Mengancam Hutan-Hutan Rawa Riau

 

Untuk memenuhi kebutuhan industri pulpnya (bubur kayu), baru-baru ini
perusahaan pulp Asia Pacific Resources International (APRIL) mengajukan
permohonan konsesi baru kepada pemerintah Indonesia, di provinsi Riau,
Sumatera Tengah. Gubernur Riau telah memberikan rekomendasi bagi permohonan
tersebut, namun keputusan akhir masih belum diberikan pemerintah. Konsesi
yang diajukan meliputi 215.790 ha tanah, yang hampir seluruhnya meliputi
hutan rawa dan mangrove (hutan bakau) di pesisir pantai timur Sumatera
(gambar 1-2). APRIL berencana membabat hutan di kawasan tersebut, memakai
kayunya untuk pulp, dan lalu menanam tanaman bagi kebutuhan industri
pulpnya. Bila konsesi ini akhirnya diberikan, maka ia akan membabat sisa
dari hutan rawa gambut kedua terbesar di dunia (bandingkan Stibig et al.
2002). WALHI Riau, dalam pernyataan persnya, menuntut agar pemerintah tidak
mengeluarkan konsesi tersebut, dan mereka juga menuntut agar Gubernur Riau
mencabut rekomendasinya.

Konsesi tersebut membentang di 3 kabupaten: Pelalawan, Siak dan Bengkalis.
Bentangan area konsesi ini membelah 2 blok besar: Serapung di wilayah utama
(sekitar 151.000 ha) dan pulau Padang di wilayah gugusan Padang (sekitar
64.000 ha). APRIL memproyeksikan setiap tahunnya, dalam kurun waktu 7 tahun,
akan memperoleh 3,2 juta meter kubik kayu dari  hutan-hutan alam yang masuk
dalam wilayah konsesinya, segera setelah lahan-lahan tersebut dikonversikan.
Saat ini kebutuhan produksi APRIL terhadap bahan baku pulp sebanyak 9,5 juta
meter kubik, di mana sebanyak sepertiganya akan diperoleh dari lahan-lahan
konsesi tersebut ketika nantinya lahan-lahan tersebut dibersihkan. 

 

Konsesi dan pelenyapan hutan-hutan rawa

Hutan-hutan rawa gambut pada dasarnya adalah hutan hujan dataran rendah yang
tumbuh di atas tanah-tanah basah dibentuk dari sisa-sisa angkatan hutan
sebelumnya (tanah gambut). Untuk daerah-daerah tropis, bersama New Guinea,
Sumatera memiliki area tanah gambut terbesar (Radjagukguk 1997), tetapi
keutuhan hutan-hutan rawa gambut itu sedang menuju kepunahan dalam tingkat
yang mengkhawatirkan — di mana sebagian besar ekosistemnya yang asli di
Sumatera sudah berubah (dikonversi) peruntukannya atau terfragmentasi secara
terpisah-pisah. Sisa hutan rawa gambut Sumatera yang terbesar dan masih
utuh, yang diperkirakan berkisar 1 juta ha,  terhampar di sekitar sungai
Kampar di Riau Tengah. Inilah hutan belantara yang sangat penting yang
diakui oleh World Resources Institute dalam pemetaannya tentang hutan
belantara luas (Bryant et al. 1997). Hanya empat area di Sumatera yang
dimasukan di dalam list tersebut. 

 

Di sebagian besar area konsesi yang diajukan telah mengalami berbagai macam
kadar penebangan selektif kayu log, dan sebagian kecil darinya sudah mulai
gundul. Beberapa perusahaan sebelumnya telah membuat kanal dengan menggali
tanah, untuk mengalirkan kayu-kayu gelondongan, dan hingga kini kanal-kanal
tersebut masih digunakan oleh para pencuri kayu. Saat ini, tidak ada satupun
izin konsesi resmi yang dikeluarkan di daerah tersebut. Setidaknya di
sepanjang bagian selatan sungai kampar yang termasuk wilayah konsesi
dimaksud, dalam skala yang luas, terdapat pembabatan kayu gelondongan
ilegal. Sebagian besar hutan-hutan rawa di sana sudah tidak dalam kondisi
yang alami, walaupun masih tetap bisa dikatakan sebagai hutan yang lebat dan
rapat, dan tetap bisa bertahan dalam stok yang lumayan baik walaupun
berdampingan dengan jenis-jenis pohon komersial. Walaupun para penebang kayu
gelondongan di bagian selatan wilayah konsesi mengeruk kayu meranti (Shorea
spp.) dan jenis lainnya dalam jumlah besar, tetapi sejumlah besar pohon
tersisa masih tegak berdiri (riset lapangan, July 2004,  lihat gambar 3-5).
Undang-undang kehutanan No. 41/1999 menyatakan bahwa sebaiknya hanya area
yang stok hutannya jarang (gundul), dan tanah tandus yang bisa dikonversi
bagi hutan tanaman industri (HTI). Hamparan area gundul dimaksud di Riau
sangat banyak, dan karenanya konsesi yang diajukan di atas di mana area
hutannya masih bagus dan akan dibabat lalu dijadikan area HTI, nyata-nyata
bertentangan dengan Undang-Undang kehutanan tersebut. Sialnya, pelanggaran
terhadap aturan-aturan kehutanan semacam ini, yang melibatkan pemerintah dan
pengusaha semacam APRIL, sangat sering terjadi. Dalam sejarahnya, sudah
selama 10 tahun APRIL melakukan konversi hutan bagi industri pulpnya.

 

Peraturan-peraturan juga sudah menentukan penggunaan lahan-lahan gambut.
Keppres 32/1990, PP 47/1997 misalnya, menyatakan bahwa semua area gambut
yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, harus diperuntukkan bagi daerah
lindung. Sayangnya, aturan inipun tidak pernah diimplementasikan.

 

Konsesi yang diajukan APRIL berada di atas lahan-lahan gambut, yang
pembentukannya sudah sejak ribuan tahun lalu. Dalam asesmen tentang pengaruh
dampak lingkungan di area konsesi tersebut dinyatakan bahwa kedalaman area
gambutnya setidaknya 2 meter. Sangat sedikit informasi akurat yang tersedia
tentang ketebalan lahan-lahan gambut di area tersebut. Paling tidak di pulau
Padang, kedalamannya mencapai 12 meter (Brady 1997). Menurut pemetaan umum
tentang lahan-lahan gambut di Sumatera, sebagian besar area rawa gambut
Kampar, termasuk area konsesi yang diajukan, memiliki kedalaman yang tinggi,
yaitu lebih dari 4 meter (gambar 3, Wetlands Int. & CIDA 2003). Konversi dan
pengeringan apapun di area tersebut akan mengakibatkan degredasi ekosistem
rawa yang tidak dapat dipulihkan lagi. Bila hal itu terjadi, lahan-lahan
gambut akan mulai membusuk dan akan mengeluarkan karbon ke atmosfir dalam
jumlah besar. Permukaan gambut akan menyurut bermeter-meter dan sangat
mungkin akan mengakibatkan permukaan tanah tenggelam ke bawah permukaan laut
selamanya (Wosten et al. 1997). Dan pada gilirannya area tersebut malah akan
menjadi sumber karbon daripada ketertenggelamannya sendiri.  Sekitar 5% dari
seluruh karbon bumi diperkirakan termasuk kawasan gambut tropis (Diemont et
al. 1997, Rieley et al. 2004). Nasib selanjutnya dari cadangan-cadangan
karbon itu akan mempunyai implikasi besar terhadap keseimbangan karbon di
atmosfir. 

 

Lahan-lahan gambut yang dikonversi menjadi kawasan pertanian di Indonesia,
memberikan catatan-catatan memprihatinkan. Tanah-tanah itu umumnya tidak
mempunyai kandungan gizi (nutrisi) yang baik, dan sering kembali menjadi
lahan-lahan gundul setelah dikonversi. Walaupun perusahaan-perusahaan pulp
di Riau telah sukses menanam akasia di lahan rawa-rawa gambut, tidak ada
informasi yang bisa dipercaya tentang kelanjutan jangka panjang usaha mereka
(Barr 2001). Bagaimanapun, terdapat bukti-bukti tak terbantah bahwa
perkebunan-perkebunan rawa gambut membutuhkan investasi besar, tingkat
produksi yang rendah, resiko kebakaran yang sangat tinggi, dan berbagai
macam penyakit dan kematian tanaman yang disebabkan lapisan atas tanah,
daripada perkebunan di tanah-tanah bermineral (Cossalter 2004).
Kemungkinan-kemungkinannya adalah hasil-hasil perkebunan akan merosot dari
waktu ke waktu selain juga akan membuat tanah menjadi gundul – masa depan
perkebunan jenis ini, sungguh, serba tidak pasti. 

 

Dalam pengaturan manajemen, hutan-hutan rawa hendaknya harus selalu
dipertimbangkan seperti tata air yang menyeluruh. Pengeringan yang akan
dilakukan APRIL dalam konsesi yang mereka ajukan tanpa bisa dielakkan akan
mempengaruhi hutan-hutan rawa di daerah-daerah pedalaman, dan efek itu akan
sulit dihindari. Demikian pengkonversian hutan akan memberi akibat lebih
luas dari pembabatan, lewat mengeringkan daerah pedalaman, membuat daerah
menjadi lebih terbuka dan juga beresiko pada kebakaran hutan. Sebagian dari
area konsesi yang diajukan juga meliputi, dan atau membatasi, daerah-daerah
konservasi, termasuk Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang. Andaikan area
itu tidak dikonversipun, binatang-binatang itu sudah sangat menderita
menghadapi perubahan-perubahan lingkungan di sekitar mereka.

 

Dari segi keragaman hayati (biodiversity) hutan-hutan rawa gambut sangat
penting. Dibandingkan dengan hutan-hutan dataran rendah pada tanah
bermineral, jenis-jenis pohon yang bermutu dan tinggi di hutan rawa gambut
lebih sedikit. Tetapi bagaimanapun hutan-hutan rawa gambut lebih mempunyai
keragaman ekosistem dibanding yang lain di bumi ini. Jenis-jenis pohon
endemik dalam jumlah yang banyak ditemukan di kawasan hutan-hutan rawa
gambut, selain juga terdapat habitat penting bagi banyak pohon dan binatang
yang terancam punah dan hanya dapat ditemukan di hutan-hutan dataran rendah
(Rieley & Page 1997). Beberapa jenis tanaman yang sudah semakin berkurang
dan terancam punah seperti meranti (Shorea spp.), ramin (Gonystylus spp.)
dan jelutung (Dyera spp.) biasa ditemukan di area konsesi. Dan juga beberapa
binatang yang saat ini nyaris punah seperti harimau sumatera (Panthera
tigris sumatrae) dan buaya muara (Crocodylus porosus).

 

Masalah kebakaran hutan

Kebakaran-kebakaran lahan dan hutan yang tak terkendali di Indonesia telah
menyebabkan sekian banyak masalah lingkungan di Asia Tenggara. Pada musim
kemarau 1997-1998 asap tebal dari kebakaran hutan yang menyebar ke berbagai
wilayah di Indonesia, Singapura dan Malaysia telah menyebabkan sejumlah
masalah kesehatan dan ekonomi. Kerugian yang diduga mencapai milyaran
dollar. Sejumlah besar karbon menguap ke atmosfir jagad raya, sekitar 13-40%
dari pengeluaran karbon dunia yang dikeluarkan bahan bakar setiap tahunnya.
Menurut catatan, dalam hitungan per-tahun, pengeluaran karbon ketika
kebakaran itu terjadi, sebagai yang terbesar sejak tahun 1950-an. Sejak itu
Indonesia terus mengalami kebakaran lahan setiap tahunnya, membawa
akibat-akibat yang sama, walaupun sejauh ini skalanya lebih kecil. Rawa-rawa
gambut yang terbakar akan menjadi sebab terbesar bagi munculnya kabut asap
dan karbon. Dengan demikian rawa-rawa gambut, dalam kasus kebakaran hutan,
dapat dipandang sebagai penyebab utama sejumlah masalah lingkungan dan
karenanya juga sekaligus sebagai kunci pemecahannya (Page et al. 2002,
Tacconi 2003).

 

Hutan-hutan rawa gambut dalam kondisinya yang alamiyah tidak akan mudah
terbakar. Keteledoran ulah manusia, pembuatan kanal-kanal dan selektif
logging akan membuat hutan rawa gambut menjadi terbuka, tanah dan tetumbuhan
mengering, sehingga akan memudahkan terjadinya kebakaran hutan (Bechteler &
Siegert 2004). Seandainyapun lahan-lahan itu dikeringkan dengan cara
semestinya dan lalu tumbuhannya diganti dengan akasia sebagaimana
direncanakan, resiko bagi malapetaka kebakaran hutan malah bisa lebih tinggi
lagi. Sekali terbakar, bagai api dalam sekam, timbunan tumpukan gambut akan
terus terbakar selama bertahun-tahun. Pemulihan tanaman hutan setelah
kebakaran akan memakan waktu lama, dan akan sering terhambat bila kebakaran
terulang. Perkebunan-perkebunan yang direncanakan dalam konsesi dimaksud,
dalam cakupan sangat luas, akan memecah-mecah dan mengeringkan area rawa
gambut di Riau daratan dan akan memperluas akses ke hutan-hutan lain
melewati kawasan konsesi. Dan karenanya pula akan semakin mempertinggi
resiko kebakaran bagi hutan-hutan di luar area konsesi tersebut. Posisi
pesisir rawa-rawa gambut di Riau dan konsesi yang diajukan berada pas
berhadap-hadapan dengan negara-kota Singapura yang berpenduduk padat dan
daratan semenanjung Malaysia, yang penduduk-penduduknya selalu menderita
karena kiriman asap dari kebakaran hutan di Indonesia selama tahun-tahun
belakangan ini. Bencana kebakaran hutan di lahan-lahan gambut Riau akan
membawa dampak yang sangat berat ke wilayah-wilayah lain di luar Indonesia. 

 

Contoh dari sebuah kesalahan dalam mengkonversi lahan gambut menjadi
lahan-lahan olahan dapat dilihat pada mega-proyek persawahan di daratan
Kalimantan bagian selatan (Provinsi Kalimantan Tengah). Proyek ini
diharapkan dapat merubah 1 juta hektar lahan gambut di provinsi tersebut
menjadi ladang-ladang persawahan, tetapi malah gagal total tidak karuan.
Malapetaka kebakaran hutan 1997-1998 mengamuk hebat di lahan-lahan yang
telah dikeringkan dan lahan-lahan gambut yang sudah dibabat tuntas demi
proyek persawahan 1 juta hektar tersebut, dan sejak itu kebakaran terus
terjadi setiap tahunnya di area tersebut. Dari sinilah emisi karbon
terbanyak dari kebakaran hutan dikeluarkan. Sebagian besar area tersebut
saat ini menjadi lahan gundul, dan inisiatif untuk mencegah bencana lanjutan
telah diambil yang pasti akan sangat mahal dan membutuhkan waktu panjang
(Aldhous 2004). 

 

Informasi dasar tentang RAPP dan APRIL

Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) adalah perusahaan yang secara serentak
memproduksi bubur kertas (pulp) di Kerinci, Sumatra tengah, provinsi Riau ,
dan memiliki perkebunan-perkebunan kayu bahan pembuat kayu bubur (bahan
untuk membuat bubur kertas). Saat ini kapasitas produksi per-tahunnya
mencapai 2 juta ton untuk pulp dan 350.000 ton kertas mulus bermutu, yang
membuatnya menjadi salah satu pabrik pulp terbesar di dunia. RAPP pada
mulanya adalah bagian dari perusahaan Singapura, Asia Pacific Holdings
International Ltd. (APRIL), tetapi saat ini dimiliki oleh perusahaan
Indonesia, Raja Garuda Mas, kelompok bisnis milik Sukanto Tanoto. RAPP mulai
beroperasi pada 1995. Pabriknya direncanakan oleh perusahaan konsultan
Finlandia Jaakko Pöyry, mesin-mesin umumnya didatangkan dari Eropa,
khususnya dari perusahaan-perusahaan manufaktur Eropa Utara. Sejumlah agen
kredit export telah menjamin sejumlah pinjaman bagi APRIL, termasuk Finnish
Guarantee Board dan Swedish Exportkreditnamnden. Salah satu pembeli tunggal
terbesarnya adalah perusahaan Finlandia UPM, yang pabrik kertasnya di
Changshu, Cina secara tertutup menggunakan pulp dari RAPP. RAPP menjual pulp
dan produk kertas bermutunya (dengan cap PaperOne) ke seluruh dunia,
sementara pasar utamanya adalah Asia Timur dan Asia Tenggara. 

 

Perusahaan ini memulai operasinya sebelum mempunyai perkebunan untuk
mensuplay bahan baku industrinya, dan karenanya pada mulanya mereka
sepenuhnya mengandalkan hutan-hutan alam. Berdasarkan angka-angka perusahaan
sendiri, setelah beroperasi selama 10 tahun, dan masih terus seperti ini:
RAPP hanya memperoleh 20-30% bahan baku dari perkebunan monokultur
akasianya. Sisanya mereka ambil dari hutan-hutan alam yang terdapat di dalam
konsesi-konsesi mereka (280.000 ha) dan juga dari luar area konsesi. Hal itu
akan tetap berlangsung pada tahun-tahun mendatang (sampai 2008 menurut
perusahaan), kendati melangkanya hutan-hutan alam di Sumatra Tengah akan
menjadi sumber masalah. Beberapa area hutan hujan dataran rendah yang
berharga telah dihancurkan oleh APRIL, seperti wilayah penyangga (buffer
zone) Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sekeliling Taman Nasional Teso Nilo
(yang baru ditetapkan, yang menurut catatan studi, setiap bidang tanahnya
memiliki "tumbuh-tumbuhan berpembuluh" (vascular plants) terkaya di dunia),
dan wilayah pesisir rawa-rawa gambut di Pelalawan. Beberapa binatang yang
nyaris punah seperti harimau dan gajah Sumatra, sudah sangat berkurang
karena praktek industri pulp di Riau. Tidak ada lagi perusahaan pulp di
negara-negara tropis kecuali pabrik pulp di Riau, Indah Kiat, yang
menyebabkan luluh lantaknya alam. Selain merusak hutan, perusahaan ini juga
terlibat dalam melakukan penggusuran tanah di sekitar Riau, yang sebagian di
antaranya mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap rakyat yang
melakukan protes ketika tanah-tanahnya digusur (misalnya yang terjadi di
Kerinci, Lubuk Jambi).

 

Masalah mendasar dengan industri pulp di Riau adalah kapasitas berlebihan
(overcapacity) dalam kaitannya dengan kesinambungan sumber bahan baku.
Karena itu ORNOP lokal dan nasional, dan bahkan kementerian kehutanan telah
meminta agar dilakukan restrukturisasi industri pulp, tapi sejauh ini
harapan itu hanya sia-sia. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan tersebut malah
merencanakan untuk menambah tingkat kapasitas mereka. 




 

____________________________________________________________________________
_____________

 

WALHI Media Release May 12, 2006.

Contact Persons

Joni S Mundung, riau at walhi.or.id,  +627617097844, 

Chalid Muhammad,  <mailto:chalid at walhi.or.id> chalid at walhi.or.id,
+62811847163 

Rully Syumanda, roelly at walhi.or.id,  +6281319966998

 

More information: http://www.walhi.or.id <http://www.walhi.or.id/>  

 

 

PT RAPP COMMITS  

MORE CORPORATE CRIME

 

 

Less than a hundred days after it received certification of its plantations
from the independent Indonesian forestry certification agency Lembaga
Ekolabel Indonesia, the giant paper pulp company Riau Andalan Pulp and Paper
(RAPP) created another criminal record. The company, whose LEI certificate
was condemned by many groups, is accused of a series of violent actions
against the people of Desa Gading Permai in the Kampar Kiri Sub District,
Kampar Regency, Riau Province, Sumatra.

 

After the Chairman of Gading Permai Small Farmers Business Group, Haji Usman
Maun, reported to the Kampar police by RAPP at the forefront of the
development of illegal palm oil plantations in the area which claimed by PT
RAPP, the management of PT RAPP agreed to meet the Gading Permai community
on May 1, 2006. However, instead of sending company officials to attend the
meeting, PT RAPP mobilized 300 people in black uniforms to attack, destroy
and burn down the people’s houses.

 

The result of the attack caused great hardship and material loss to the
Permai Gading community, as the only things that they could save from the
fire was the clothes on their backs. Their houses, householdequipment,
clothes, money, documents and valuables were burned by the fire. The local
mosque was also damaged, and its  loud speakers, carpets, and copies of the
Holy Quran were destroyed. The attack also injured a number of people. One
of them, Rinto Harefa, a 50-year-old man needed 14 stitches in his head
after he was attacked by RAPP thugs.

 

The attack was well planned, considering that RAPP had arranged an ambulance
to be present, to assist victims of the violence.

 

This attack follows a similar incident on November 3, 2005, when the
management of RAPP mobilized 500 people to conduct attacks on the people of
Desa Koto Baru, Singingi Hilir Sub District, at the Kuansing Regency. The
material losses caused to the community of Koto Baru was estimated to be
thousands of dollars, considering that television sets, refrigerators,
satellite dishes and other electronic equipment were destroyed or stolen by
the attackers. Some of the RAPP mob ate their lunch in one of the houses
which they had just looted.

 

This violent approach to resolving conflict over land tenure has been used
many times by RAPP over the last decade. Nevertheless, not once have the
police taken serious actions to investigate these incidents. (See appendix
1). The same goes for environmental violations by RAPP, which have never led
to serious action by the state government (See appendix 2 and 3). These
results indicate how this particular company is treated as a golden boy by
the government as if it is above the law.

 

Relating to the conflict mentioned above, WALHI:

1.      Condemns the actions of RAPP Management and their use of violence to
resolve conflicts by instigating attacks on the people of Gading Permai
village.

2.      Asks the police to investigate this incident to its roots and
prosecute  the instigators of the violence. RAPP should be held responsible
for criminal actions by a corporation (corporate crime).

3.      Urges the government of Indonesia and the Provincial Government of
Riau to perform a thorough investigation and commission a comprehensive
independent audit of two major issues: the destruction of environment by
RAPP and its violation of human rights especially the economic, social and
cultural rights of communities affected by its operations. 

4.      Urges the Lembaga Ekolabel Indonesia to annul the certificate which
it gave to RAPP, considering that the location of the attacks is inside the
area for which RAPP received LEI’s certificate. 

5.      Requests all RAPP’s industrial consumers and financial backers to
place a moratorium on further purchases and investments in RAPP/APRIL until
the police investigation and independent audit have led to the prosecution
of those responsible for the violence against the Gading Permai community,
and RAPP/APRIL have stopped destroying natural forests, have renounced the
use of violence against local communities, and have amicably resolved all
outstanding conflicts over land with local communities.

 




 

Appendix 1.

 

WALHI Riau Media Coverage/ November 13, 2004

RAPP is alleged to have conducted criminal actions towards the people of
Desa Koto Baru

 

One of Pulp and Paper Industries located at Pangkalan Kerinci is again
Alleged to have conducted criminal actions towards the people of Desa Koto
Baru, at Singingi Hills, the Kuansing Regency. The incident on November 3,
2004 has caused one house to be seriously damaged and tens of other houses
were being looted by the SHIELD, an American based Private Security Firm
working with RAPP, with the help of hundreds of other employees. The loss
was estimated to be tens of millions Rupiah including the looting of
television sets, refrigerators, satellite dishes and valuables. And worse
was that some of the RAPP employees spent their lunch at one of the houses
in which they looted the stuff

 

The incident started on October 10, 2004 when a number of influential people
of Kotobaru visited PT RAPP at Tesso Barat sector to ask for the price of
acacia timber in their village to increase by Rp. 1000,-/ton. At that time
the company had agreed on the request.

 

On November 1, 2004 again the people visited the company to ask for the
previously requested demand. They did this since the company had not yet
fulfill their promises. The people then asked the company to stop its
activity of taking out timber from Desa Kotobar and initiated to hold arrest
an excavator which later they parked at the Police of Kotobaru.

 

On November 3 2004, 500 people from SHIELD Private Security and the
employees of RAPP invaded the Desa Koto Baru by bringing along 8 skidders.
The Private Security and the employees brutally attacked the homes of the
people at Desa Koto Baru by looting and destroying their valuable things
such as television sets, refrigerators, satellite dishes, and other things
such as gold, money and traded goods of the people in Koto Baru.

 

The attack ended at dusk after the arrival of Police. The people and the
corporation then went to the Sub District Office to make a compensation
agreement. At that time it was agreed that the corporation would pay all the
damage caused by the attackers. Not only that, the corporation also promised
to build an Assembly Hall and new Mosque for Desa Koto Baru.

 

The people have not yet received any compensation from RAPP for their
destroyed houses and looted goods. The promise of building up a new Assembly
Hall and Mosque has not been fulfilled until today.

 

WALHI Riau sees the conflict in Desa Koto Baru as a typical action conducted
by Riau based corporations. A number of cases have taken place with a
similar pattern where the corporation attacks the people who had demanded
their rights. The situation is made worse by the fact that the law
enforcement apparatus and the local government do not take any actions after
the incidents, which means that there are no efforts to enforce the law and
insure the security of the people when they are demanding their rights. The
law enforcement apparatus and the local government prioritize corporate
needs rather than people’s needs. This is evident in each case from several
actions taken by the law enforcement apparatus where the people who were
demanding their rights are the ones that are being questioned, prosecuted
and even face  imprisonment.

 

In relation to the Kotobaru case, WALHI Riau and all of its members demand
that the Government of Kuansing and the Police arrest and legally process
RAPP immediately for all the criminal actions it has conducted by use of
violence against local communities. WALHI Riau will also take necessary
actions to ensure that the Government of Kuansing and the Police to perform
their mandated duties.

 

Contact person:

Rully Syumanda, roelly at walhi.or.id, 08131996699;

Joni S Mundung, +627617097844




 

 

Appendix 2

Media Coverage/ April 19, 2006


Pekanbaru, Jakarta, Hamburg, Helsinki, London, April 19, 2006


 


 


Sumatra´s peat swamp forest threatened with collapse, must be protected


Environmental organizations: Unique forest ecosystem in Riau province,
Indonesia must be protected of further damage by loggers and paper industry 


 

Environmental organizations Friends of the Earth from Indonesia/WALHI,
Finland and UK, Jikalahari CAPPA and ROBIN WOOD  warn today that one of the
largest tropical peat swamp forests in the world might collapse if logging
operations and conversion of peat swamp forests into plantations by the
paper companies APRIL and APP continue. 

 

Lowland rainforest on the Indonesian Island of Sumatra has been almost
entirely destroyed. The Kampar peninsula in the province of Riau still
contains more than 400,000 ha of peat swamp forest making it one of the
largest remaining lowland forests in Sumatra. It provides habitat for the
Sumatran Tiger and other species threatened with extinction. Destruction of
these peat swamp forests releases significant amounts of carbon that may
foil intentions to reduce climate change.

 

Forests in Riau are still being destroyed to meet the demand of pulp and
paper companies APP and APRIL. Together the two paper companies have already
devastated a million hectares of rainforest to supply their operations with
raw material and convert forest into acacia plantations. In the last two
years APRIL alone destroyed 50,000 hectares of peat swamp forest in its
Pelalawan concession and built a road to access the Kampar peninsula. 

 

The forest on the Kampar peninsula grows on top of more than three meters of
peat soil. Due to the ecological fragility of deep peat soils, this type of
forest is protected under the Indonesian law. Clearing and draining peat
swamp forests cause peat degradation and disastrous fires. The resulting
carbon emissions contribute to the greenhouse effect - in Riau province
alone the carbon stored in the peat soils amounts to annual carbon emissions
from fossil fuels in the whole world. 

 

A study of ProForest, consultants hired by APRIL to assess ecological
impacts of plantations in the Kampar Peninsular, indicates that the company
has already damaged the water balance of the Kampar peat swamp by building a
controversial road and drains that cut the peninsula in half. The existing
road, along with further forest conversion and drains planned by APRIL may
lead to the collapse of the entire swamp ecosystem. The Kampar peninsula was
proposed as a national park by Jikalahari in December 2005 because of its
cultural significance, unique biodiversity, ecological properties and
importance for the world’s climate.  

 

“Peat swamp forest on Kampar peninsula must be declared protected to stop
any further intervention by loggers or the industry, and managed with the
full involvement of local communities and indigenous peoples”, said Rully
Syumanda, forests campaigner for Friends of the Earth Indonesia. 

 

The environmental organizations demand a full stop to clearing of
rainforests for pulp production. “As long as APRIL and APP continue to
clear-cut natural forests, businesses, governments and nongovernmental
organisations should freeze their relationship with this company” says Peter
Gerhard, forest campaigner for ROBIN WOOD, Germany.

 

Contact:

Peter Gerhard, ROBIN WOOD, peter.gerhardt at robinwood.de,  

Rully Syumanda, Friends of the Earth Indonesia/WALHI, roelly at walhi.or.id,
+6281319966998

Otto Miettinen, Friends of the Earth Finland, otto.miettinen at maanystavat.fi,
+358 505 515 026

Ed Matthew, Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, 

Zulfahmi, Jikalahari, zfahmi at jikalahari.org 

Rivani Noor, CAPPA,  <mailto:rivani at cappa.or.id> rivani at cappa.or.id 

 

More Information:

www.maanystavat.fi/april

www.eyesontheforest.or.id

www.robinwood.de/sumatra

www.jikalahari.org

 

 

 

 

 

 

 




 

 

Appendix  3

INFORMATION SHEET

 

 

Submission for a New Concession for RAPP threatens the Peat Forests of Riau.

 

To fulfill its pulp wood needs, Asia Pacific Resources International (APRIL)
recently  submitted a request for a new concession to the Government of
Indonesia, in Riau, Sumatra. The Governor of Riau has given his
recommendation for the concession to be issued, however the final decision
has not yet been issued by the government. The requested concession will
cover 215,790 hectares of land, which are mostly peat swamp and mangrove
forests on the eastern coast of Sumatra. APRIL is planning to cut down the
trees in those forests, using the wood for making pulp, and then planting
Acacia trees that are suitable for their future pulp industry needs. If the
concession is given to APRIL, it will lead to the world’s second largest
peat swamp forest being cut down (compare Stibig et al. 2002). WALHI Riau,
in its press release, demands that the government does not issue the
concession, and also calls on the governor of Riau to annul his
recommendation.

 

The concession spans three regencies: Pelalawan, Siak and Bengkalis, and is
divided into two large blocks: Serapung in the main area(around 151,000
hectares) and Pulau Padang around 64,000 hectares). APRIL is projecting that
each year within the course of seven years it will cut 3.2 millions cubic
meters of timber by converting the natural forests in their concession area.
APRIL’s annual demand for pulp raw material is 9.5 millions cubic meters,
with only one third of this amount coming from Acacia trees grown on its
concessions. 

 

Vanishing Peat Swamp Forests

Peat Swamp Forest is a low-lying rain forest which grows in waterlogged
soils. In the tropics Sumatra has the biggest peat swamp area (Radjagukguk
1997), but these forests are threatened with widespread destruction due to
conversion for the pulp and paper and oil palm industries. 

 

The largest remaining peat swamp forest in Sumatra is around the Kampar
river in Riau Province. This is a most important peat swamp forest according
to the World Resources Institute in their work concerning dense forest
mapping (Bryant et al. 1997). Only four areas in Sumatra were included in
the list.

 

In most of the Concession area, there has been a variety of logging
activities, and several areas have been clearcut. Some small companies had
made shallow canals to transport logs and these canals are still used by
illegal loggers. At this time, there are no legal concession permits for the
area.

 

Along the southern Kampar river, including the planned APRIL concession
area, illegal logging is taking place on a big scale. Most of the peat swamp
forest in this area is not in its natural condition, though some dense
forest still survives, with large volumes of commercial timber trees.
Although Meranti (Shorea spp) trees have been taken out in big numbers,
other tree species are still common (field research, July 2004, picture
3-5). Forestry law no.41/1999 states that only degraded forests, with less
than 20 cubic meters per hectare of commercial tree species may be converted
to plantations. There are vast areas of Riau Province where the forests have
already been degraded and are potentially suitable for the establishment of
pulpwood or oil palm plantations.  The clearing of forest areas with a high
wood volume, such as most of the forests found on the Kampar Peninsular is
against the 1999 Forestry law. However, healthy forests are often clearcut
and converted in plantations in Riau, with the aid of local government
permits. For ten years, APRIL has been turning important natural forest
areas into plantations, destroying local economies that rely on natural
forests. 

 

A similar ruling protects peat swamp forests with deep peat soils. Keppres
32/1990, PP

47/1997 for instance, states that all peat swamps with more than three
meters of peat soils must be protected. ed forest. Unfortunately, this rule
has also never been implemented.

 

The concession in the Kampar Peninsular proposed by APRIL is deep peat soils
that have formed over thousands of years. On Padang Island the peat soil
depth is up to 12 meters (Brady 1997). Most of the peat soils in the in the
Kampar Peninsular, including the proposed concession area, has deep peat
soils of more that 4 meters (picture 3, Wetlands Int. & CIDA

2003). Conversion and drainage in the area is causing the degradation of the
ecosystem. If further conversion and drainage happen, as proposed by APRIL,
much of the peat soils throughout the whole Peninsular are going to
decompose, releasing millions of tons of carbon dioxide into the atmosphere.
When peat soils dry out, they shrink, lowering the water table. (Wosten et
al. 1997). . At least 5% of carbon on earth is held in tropical peat
soils(Diemont et al. 1997). Draining peat forests will affect the balance of
gasses in the atmosphere.

 

Records show that peat swamp do not make productive agricultural areas, due
to the low nutrient soils. Although APRIL has planted Acacia trees on peat
soils, there is no little information for their long term sustainability
(Bar 2001). However, it is indisputable inputs of nutrients are needed to
farm peat soils, which have low productivity and high fire risks. Peat
drainage plans by APRIL will have an enormous influence over all the Kampar
Peninsular. Forest conversion will affect drainage and and fires over a wide
area including Tasik Tanjung Padang National Park.

 

Many rare tree species are found in this peat swamp  forest, which is also
habitat for tree and animal species at risk of extinction, (Rieley & Page
1997). Several rare plants like Shorea, Gonystylus and Dyera easily can be
found in the area of the proposed APRIL concession, along with endangered
animals such as panthera tigris sumatrae and crocodylus porosus.

 

The Problem of Forest Fires

Uncontrolled forest fires in Indonesia cause environmental problems for
Southeast Asia. In 1997-1998, heavy smoke from forest fires in Sumatra and
Kalimantan spread to Singapore and Malaysia causing health threats that
affected millions of people and causing billions of dollars of economic
losses in the in the three countries.  Between 13 and40% of carbon dioxide
entering the atmosphere each year as a result of human activities comes from
land use change, especially forest destruction. .  (Page et al. 2002,
Tacconi 2003).

 

Natural peat marsh forest do not easily burn. Human error, canalsand logging
activity open up and dry out the forest leading easily to fires (Bechteler &
Siegert 2004). Even if peat soil is drained in the appropriate way, and
planted with acacia as planned, the fire risk will be high. Peat swamp
forests recover very slowly from fires, which can often burn for months
below the surface. APRIL’s plan to develop part of the Kampar Peninsular
into Acacia plantations will increase the risk of forest fires throughout
the area.

 

The difficulty in making peat swamps into productive agriculture areas can
be seen in the  rice mega project in Southern Kalimantan. This project
converted one  million hectares of peat swamp  but was a total failure in
terms of rice production. Fireshappened in the area in 1997/98 and every
year since then. Recovery of the area will be very expensive and will take
decades or centuries. (Aldhous 2004)

 

 

General Information of RAPP and APRIL

Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) is a company producing pulpwood for use
at its parent companies pulp and paper factory in Kerinci, Province of Riau,
Sumatra. . APRIL produces two million tons of pulp per year and 350,000 tons
of paper, making the company one of the biggest pulp producers in the world.
RAPP part of Asia Pacific Holdngs International, Ltd

(APRIL), owned by the Raja Garuda Mas business group, which is owned by the
Indonesian businessman, Sukanto Tanoto. RAPP began its operations in 1995.
The pulp and paper factory

was planned by Finnish consultant, Jaakko Pöyry, and the pulping machines
came from

Europe. Several European government agencies guaranteed the machine sales to
APRIL, including the Finnish Guarantee Board and Sweden’s
Exportkreditnamnden. One of APRIL’s biggest pulp customers is Finnish paper
company, UPM Kymmene, which has a paper factory located in China,
exclusively using pulp from RAPP. RAPP sells paper under the brand name
PaperOne throughout the world. Their main markets are East Asia and
Southeast Asia.

 

APRIL  built its pulp and paper factory before it established pulpwood
plantations, relying on wood from natural forests. . Today, after 10 years
of operation, APRIL still only gets 30% of the pulp wood it needs from its
own plantations. The rest of its fiber needs come from the clearing of
natural forests.  APRIL’s pulp production has relied on wood taken from the
conversion of almost 500,000 hectares of rainforest. Several rainforest
areas have been converted by APRIL, including the buffer zone of Bukit
Tigapuluh National Park, areas adjacent to Teso Nilo National park (which
has the  highest recorded density of vascular plant species in the world)
and peat swamp area in Pelawan.  No other pulp company in a tropical country
has been associated with more forest destruction, except Asia Pulp and Paper
(APP) which operates the Indah Kiat factory in Riau. APRIL has supported
violent attacks on local people defending their customary lands, in Kerinci
Lubuk Jambi for instance.

 

The bottom line of the pulp industry in Riau is that it will continue to
support forest destruction and be in conflict with other land users due to
the enormous amount of wood that they need, and their failure to date to
meet their wood needs from their own plantations. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

Rully Syumanda

Forest Campaign Manager
WALHI/friends of the earth indonesia
FOE Forest Asia Pasific Oceania Cord 
14 Tegal Parang Utara, Jakarta 12790, Indonesia
phone : +62 21 794 1672, fax: +62 21 794 1673
Mobile: +62 8131 9966 998  
email : roelly at walhi.or.id 

 

"Words cannot save us! Words don't break chains! The deed alone makes us
free! Destroy what destroys you!" 
Attributed to Michael 'Bommi' Baumann; West German urban guerrilla/June 2nd
Movement.
=========================================

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.indymedia.org/mailman/private/imc-jakarta/attachments/20060513/f8c4120c/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 21991 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.indymedia.org/mailman/private/imc-jakarta/attachments/20060513/f8c4120c/attachment.jpeg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 20743 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.indymedia.org/mailman/private/imc-jakarta/attachments/20060513/f8c4120c/attachment-0001.jpeg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 37031 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.indymedia.org/mailman/private/imc-jakarta/attachments/20060513/f8c4120c/attachment-0002.jpeg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 24028 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.indymedia.org/mailman/private/imc-jakarta/attachments/20060513/f8c4120c/attachment-0003.jpeg 


More information about the imc-jakarta mailing list