[Indymedia-jakarta] [Monopoly Watch] Industri Perfilman Indonesia Masih Tidak Sehat !!!

[Sayap Imaji]

Siaran Pers No.013/MW-EX/X /2006
  INDUSTRI PERFILMAN INDONESIA MASIH TIDAK SEHAT
   
  Perjalanan dan perkembangan perfilman nasional yang dari tahun ketahun hanya sedikit meninggalkan catatan menarik. Tahun 2002 misalnya, geliat perfilman nasional mulai diramaikan oleh eksistensi film lokal karya sineas muda yang mampu meningkatkan apresiasi masyarakat untuk menonton. Termasuk minat kaum muda terhadap film sangat besar, munculnya karya-karya film independen, film pendek dan sejenisnya ramai dipertontonkan diberbagai media penayangan. Dari mulai pemutaran film-film pendek hingga diskusi mulai diminati oleh masyarakat, khususnya kaum muda dari tingkat sekolah menengah hingga kampus menggandrungi pembuatan film ini.
  Terlepas dari itu ada hal penting yang bisa dijadikan sintesa, munculnya geliat tersebut bisa dijadikan sebagai bentuk alternatif dalam hal apresiasi film. Kurangnya ruang publik yang menyediakan tempat-tempat penayangan menjadikan kurangnya juga apresiasi film masyarakat, khususnya terhadap film nasional. Banyak faktor yang bisa dijadikan penyebabnya, antara lain kurangnya minat investasi untuk masuk diwilayah bisnis yang bersangkutan, kebijakan pemerintah yang cenderung tidak bersinergi antara kepentingan bisnis, kepentingan budaya dan kepentingan masyarakat perfilman. Belum lagi penguasaan pasar dari sisi media penanyangan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok usaha. 
  Persoalan ini sebenarnya bukan karena masalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual film sebagai karya. Akan tetapi, masalah distribusi dan penguasaan media penayangan membuat industri film nasional cenderung mati suri dan cenderung menjadi industri yang monopolistik. Yang dirugikan utamanya adalah masyarakat penonton yang kini tidak memiliki alternatif pilihan baik dalam media penayangan maupun jenis film yang akan diapresiasikannya. Hal ini memiliki pengaruh yang luas, baik dari sisi budaya dimana masyarakat hanya dicekoki oleh film-film yang berbau propaganda asing, disisi lain iklim investasi semakin tidak kondusif.
  Meski Indonesia punya Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai komisi independen, yang telah memberikan vonis kepada pelaku usaha yang melanggar UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar. Sejauhmana KPPU bisa memberikan kontribusinya dalam rangka mengkondusifkan iklim usaha yang bersangkutan, hal itu bergantung pada awarness  semua pihak yang bersangkutan dalam rangka memajukan industri perfilman nasional. 
  Tahun 2002 juga merupakan momen penting bagi industri perfilman nasional, dimana KPPU mengeluarkan putusan perkara No. 05/KPPU-L/2002 mengenai dugaan pelanggaran kelompok usaha 21. Tapi sayangnya, dalam putusan tersebut KPPU tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran yang signifikan terkait dengan pelanggaran atas persaingan tidak sehat. Malahan KPPU cenderung memberi kesempatan kepada pelaku usaha yang bersangkutan, seperti pada poin rangkap jabatan KPPU menilai adanya itikad baik pelaku usaha yang mengundurkan dirinya dalam kelompok usaha 21. Sementara proses pengunduran diri itu, dilakukan pada saat kelompok usaha ini dalam pengawasan KPPU.  
  Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana mekanisme KPPU pasca putusan. Apakah KPPU juga melakukan pengawasan pada poin-poin yang dianggap KPPU melanggar. Seperti dalam poin perintah untuk mengurangi saham kelompk usaha 21 dibeberapa perusahaan yang terafiliasi, apakah sudah dilaksanakan? Kapan? Memang agak bersifat tehnis, tapi apakah kelompok usaha tersebut sudah menjalankan apa yang sudah diperintahkan dalam putusan perkara KPPU. Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi eksistensi dan kompetensi KPPU sebagai lembaga independen.
  Hal yang paling sederhana yang bisa kita amati bersama mengenai perkembangannya bisa dilihat dari penguasaan pasar kelompok usaha 21 yang di tahun 2002 memiliki 102 layar yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara di tahun 2006 ini, mereka justru secara massif menguasai pasar bioskop. Kini kelompok usaha tersebut memiliki hampir 200 layar, ada peningkatan yang sangat mencolok, sekitar 98% peningkatannya. Iklim industri disektor ini pastinya semakin tidak sehat pada saat ini. Jika demikian bagaimana bisa di sektor ini dapat memunculkan adanya persaingan yang sehat, sementara tidak ada pesaing potensial yang muncul akibat banyaknya barrier to entry pada sektor yang bersangkutan. 
  Kalaupun ada pesaing yang muncul, bisakah ia bisa bertahan melawan penguasa bioskop ini. Perlu adanya perhatian serius, baik KPPU yang sedianya harus kembali mengamati fenomena iklim persaingan di sektor usaha ini. Pemerintah juga seharusnya sudah bisa memiliki solusi dan inovasi dalam kebijakannya, khususnya bidang perfilman karena banyak faktor yang signifikan yang terkait dalam bidang ini dari masalah budaya, pelaku usaha dan industrinya. Hal ini harus diawali dengan sinergi semua pihak terkait, khususnya para pihak yang terkait didalamnya, masyarakat film, pelaku usaha, investor dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan perhatian atas kemajuan sektor industri ini. Disisi lain masyarakat pun akan mempunyai alternatif sebagai bentuk apresiasi dan kemajuan perfilman nasional secara umum. Semoga!
   
   
   
  Jakarta, 18 Oktober 2006
  Monopoly Watch
   
   
   
  Girry Gemilang Sobar
  Komite Eksekutif
  0816839793
   
   
   
   http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=1094
   


"People can come up with statistics to prove anything, 14% of people know that." 
  - Homer Simpson

 				
---------------------------------
Want to be your own boss? Learn how on  Yahoo! Small Business. 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.indymedia.org/mailman/private/imc-jakarta/attachments/20061018/b8ee248e/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: INDUSTRI PERFILMAN INDONESIA MASIH TIDAK SEHAT.doc
Type: application/msword
Size: 100352 bytes
Desc: pat891702637
Url : https://lists.indymedia.org/mailman/private/imc-jakarta/attachments/20061018/b8ee248e/attachment.doc